Tim Advokat Eko Sumantri Datangi PN Jakarta Selatan Ajukan PK

27/01/2020 - Administrator


Palembang, gesahkita.com--Advokat H.Yopie Bharata,SH dan  Irfan Situmorang, SH dari Kantor Hukum YOPIE BHARATA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan KHM. Asyik No. 94 Seberang Ulu I Palembang sebagai kuasa hukum dari Eko Sumantri (37) pada tanggal 21 Januari 2020 telah mendatangi Pengadilan Negeri  Jakarta Selatan  untuk menyatakan upaya hukum Peninjauan Kembali dan menyampaikan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, (27/01/2020)

Ditulis H.Yopie Bharata,SH kepada media ini bahwa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas I.A Khusus Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 19 Februari 2019.

H.Yopie Bharata,SH menegaskan  telah terjadi kekhilafan Hakim dan Kekeliruan yang nyata Suatu Putusan Hakim  ( Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan Kelas 1A Khusus)   yaitu PUTUSAN NOMOR 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL. Tanggal 19 Februari 2019 yang lalu terkait Perkara Perdata Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL. Tanggal 11 Mei 2018 Antara Serikat Pekerja PT.PLN (persero ) Pada  pengadilan tingkat pertama diwakili oleh Ir. Jumadis Abda MM.M.Eng sebagai ketua umum Melawan Pengurus Serikat Pekerja PT.PLN (persero )/Pengurus Pusat Pada saat pengadilan tingkat pertama diwakili oleh : H.Adri  selaku Ketua Umum dan Eko Sumantri selaku  Sekretaris Jenderal.

H Yopie Bharata, SH menyampaikan bahwa dalam perkara ini terkait nama nama hakim yang  memeriksa dan mengadili dalam  Perkara Perdata Nomor : 391/Pdt.G/2018/PN.JKT SEL. Tanggal 11 Mei 2018”,  tulis H Yopie Bharata, SH, “adalah sebagai berikut  A.G,SH ( Hakim Ketua ) K.R,S.P.SH.MH. ( Hakim Anggota ) M.T.A,SH.MH. ( Hakim Anggota )”.

Dijelaskannya, Memori Peninjauan Kembali telah diterima oleh  Muhtar, SH. MH jabatan selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas I.A Khusus. “Proses selanjutnya, sambung H Yopie Bharata, “ mengirim Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yg beralamat di jalan Medan Merdeka Utara nomor : 9 -13 Jakarta Pusat”.

H . Yopie Bharata, SH menguraiankan terkait Amar Putusan Awal Perkara aquo pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas 1A Khusus, yaitu MENGADILI: 1. Menghukum kedua bela pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati  kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut, 2. Menghukum Penggugat /Tergugat/kedua bela pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing masing separuhnya.

Dikatakannya bahwa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali Seperti yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali  adalah Sebagai berikut:

Dasar Hukum

Kata H Yopie Bharata, SH bahwa yang menjadi dasar Hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali antara lain,

  1. Bahwa Menurut pasal 67 Undang–undang Nomor: 14 tahun 1985 ttg Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah Undang–undang nomor: 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

”Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

  1. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  1. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  2. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  3. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  4. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
  5. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”
  6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali didasari karena adanya Suatu Putusan Hakim terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana pasal 67 huruf (f) Undang–undang Nomor: 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang–undang nomor: 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang akan Pemohon Uraikan dalam Permohonan ini.

Pada Poin B, H Yopie menyebut bahwa, Pasal 69 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan :

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk ;

  1. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  2. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  3. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
  4. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”.

“Maka, lanjut H Yopie Bharata, SH, “merujuk kepada penjelasan yang telah juga diuraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali  dengan ini menerangkan hal-hal berikut:

  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2018/PN. JKT SEL tanggal 19 Februari 2019 pada tanggal 18 Desember 2019;
  2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sejak dikeluarkannya Putusan/penetapan tertanggal 19 Februari 2019 tersebut tidak pernah menerima pemberitahuan secara resmi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 huruf c dan d dari UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung”.

 Kronologis Perkara

 H Yopie Bharata, SH menulis bahwa guna mempermudah yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini, berikut Pemohon Peninjauan Kembali Uraikan Kronologis Perkara aquo, sebagai berikut:

  1. Bahwa perkara ini bermula karena adanya Dualisme Kepemimpinan Pengurus Serikat Pekerja PLN (Persero)/Pengurus Pusat, antara Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng. (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) dahulu selaku Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) yang beralamat kantor di Kantor Pusat PT. PLN Gedung 1 Lantai 9 dengan H. Adri dan Eko Sumantri, SE (Pemohon Peninjauan Kembali) dahulu masing-masing  selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) yang beralamat kantor di Kantor Pusat PT. PLN Gedung 1 Lantai 3;
  2. Bahwa pada tanggal 11 mei 2018 Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng. (Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal) dahulu selaku Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (Persero) yang beralamat kantor di Kantor Pusat PT. PLN Gedung 1 Lantai 9, Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap H. Adri dan Eko Sumantri, SE (Pemohon Peninjauan Kembali) dahulu selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) yang beralamat kantor di Kantor Pusat PT. PLN Gedung 1 Lantai 3 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas 1A Khusus dalam perkara Nomor: 391/Pdt.G/2018/PN. JKT SEL;
  3. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, ternyata Perkara aquo telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas 1A Khusus pada tanggal 19 Februari 2019, tanpa diketahui dan tanpa dihadiri oleh Pemohon selaku pihak dalam perkara aquo :
  4. Bahwa Amar Putusan Perkara aquo yang pada initinya “Menghukum kedua bela pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut”
  5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dalam pertimbangan hukumnya berdasar pada Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan di tanda tangani pada tanggal 13 Februari 2019;
  6. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang membuat, menandatangani dan menjadi Pihak dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah M. ABRAR ALI, S.H (selaku pihak Pertama) dan H. ADRI (selaku Pihak Kedua);
  7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dahulu yang menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) adalah Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng, bukan M. ABRAR ALI, S.H, sehingga sudah sepatutnya yang membuat dan mendatangani Surat Kesepatakan perdamaian tersebut adalah Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng;
  8. Bahwa berdasarkan fakta hukum dahulu yang menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) adalah Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng, bukan M. ABRAR ALI, S.H, sehingga perbuatan ABRAR ALI, S.H, yang menandatangani Surat Kesepatakan perdamaian / Akta Perdamaian tersebut tidak dibenarkan secara hukum;
  9. Bahwa dikarenakan Pemohon adalah salah satu pihak yang ditarik di dalam perkara aquo sudah sepatutnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Perkara aquo melibatkan Pemohon selaku pihak yang berperkara, dan berdasarkan fakta Eko Sumantri (Pemohon) dan Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng sama sekali tidak di libatkan dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, sehingga menyebabkan surat Perdamaian tersebut kurang pihak dan cacat hukum;
  10. Bahwa akibat dari Surat Perdamaian tersebut menyebabkan Putusan Perkara aquo yang pada intinya menghukum semua pihak yang berperkara untuk mentaati segala sesuatu kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh M. ABRAR ALI, S.H, dan H. Adri;

Masih kata H Yopies Bharata, SH, Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo telah Khilaf dan Keliru:

  1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara aquo telah khilaf dan tidak teliti dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Jelas dan terang bahwa yang menjadi Pihak dalam Perkara aquo adalah Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Melawan Pengurus Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) yang di wakili oleh H. Adri selaku ketua umum dan Eko Sumantri (Pemohon) selaku Sekjen, serta di hubungkan dengan Petitum Penggugat pada Gugatan asal, yaitu yang menjadi Ketua Umum adalah Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng (Termohon PK), sehingga sudah sepatutnya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Penyelesaian Perkara aquo adalah seluruh Para Pihak yang berperkara, dalam hal ini H. Adri , Eko Sumantri (Pemohon), dan Ir. Jumadis Abda, MM. M.Eng (Termohon PK), Namun Faktanya yang melakukan Kesepakatan Perdamaian berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 13 Februari 2019 adalah M. ABRAR, S.H. dan H. ADRI, serta adanya Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Eko Sumantri (Pemohon);
  2. Bahwa berdasarkan pasal 1862 KUHPerdata, yang menyatakan “suatu perdamaian mengenai suatu sengketa, yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak dari mereka adalah batal”
  3. Bahwa dengan tidak dilibatkanya seluruh Para Pihak yang berperkara dalam pembuatan Surat Kesepakatan Perdamaian guna Penyelesaian Perkara aquo, maka mengakibatkan Surat Perdamaian tersebut Cacat Hukum dan kurang Pihak, dikarenakan Surat Perdamaian tersebut cacat hukum, maka sudah sepatutnya Putusan Perkara Nomor: Nomor: 391/Pdt.G/2018/PN. JKT SEL tanggal 19 Februari 2019, dinyatakan cacat hukum dan/atau dibatalkan;

H Yopie Bharata, SH pun menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan dengan Amar yaitu Mengadili;

  1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Klas 1A Khusus Perkara Nomor: 391/Pdt.G/2018/PN. JKT SEL tanggal 19 Februari 2019;
  3. Menyatakan Surat Perdamaian tanggal 13 Februari 2019 adalah Batal demi hukum atau setidak–tidaknya dibatalkan;
  4. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk Pengalihan–pengalihan dan atau Perjanjian–perjanjian dan atau Pengikatan-pengikatan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan Surat Perdamaian tanggal 13 Februari 2019, yang dilakukan oleh Termohon dan Turut Termohon dan Pihak Lainnya;
  5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Sambung, H Yopie Bharata, SH bahwa memori peninjauan kembali ditanda tangani oleh Para Advokat dari Kantor Advokat YOPIE BHARATA & Associates.

Nama lengkap Tim Advokat dari Kantor Advokat YOPIE BHARATA & Associates
sebagai berikut : H. Yopie Bharata, S.H,
Irfan Situmorang,SH, MartaDinata,SH dan Agus Antoni Y,SH.MH  serta  M.AlFasishal,SH.

“Kami akan terus memantau proses peninjauan kembali ini sampai seluruh berkas di terima di kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjalan,harapan kami dapat dikabulkan oleh Majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia”, ujar Advokat  H.Yopie Bharata,SH.  

Secara terpisah Eko Sumantri, SE ketika dihubungi via Handphone, ia menegaskan, “Selain upaya Hukum Peninjauan Kembali, tidak menutup kemungkinan Jika dikemudian hari didapati bukti-bukti  yang mengandung unsur pidana maka saya akan melaporkan hal ini kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia”, pungkas Eko Sumantri, SE. (*)

Sumber : http://gesahkita.com/2020/01/27/tim-advokat-eko-sumantri-datangi-pn-jakarta-selatan-ajukan-pk/