Peraturan Organisasi

30/07/2019 - Administrator


PERATURAN ORGANISASI
SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA
Nomor : 001
/PO-SPPLNI/II/2019

TENTANG
TINGKATAN DAN PERANGKAT ORGANISASI
SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA

KETUA UMUM SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA

 

Menimbang

:

  1. Bahwa dalam rangka menggerakan roda organisasi yang berintegritas dan menuju kemandirian, untuk melaksanakan Kegiatan dan Program Kerja Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia di semua tingkatan organisasi berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 Anggaran Dasar dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengatur Tingkatan dan Perangkat Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.
  2. Bahwa Tingkatan dan Perangkat Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia sebagaimana butir a diatas, perlu ditetapkan oleh Ketua Umum melalui Peraturan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.

 

 

 

 

 

Mengingat

:

  1. Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor: 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi.
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.187/MEN/X/2004 tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  5. Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 4389/-1.835 tanggal 7 November 2016 Hal: Pembatalan Surat No.3272/-1.83 tanggal 15 Agustus 2016.
  6. Bukti Pencatatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang No. 330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019.
  7. Hasil Musyawarah tanggal 27 Desember 2018 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.
  8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.

 

 

 

 

 

Memperhatikan

:

  1. Surat Executive Vice President Human Capital Management System PT PLN (Persero) Nomor : 0307/SDM.06.01/DIVHCMS/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Pemberitahuan.
  2. Hasil Rapat Konsolidasi Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia tanggal 21-22 Februari 2019.

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN

 

 

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN ORGANISASI TENTANG TINGKATAN DAN PERANGKAT ORGANISASI SERIKAT PEKERJA PT PLN (PERSERO) INDONESIA

 

 

 

 

 

PERTAMA

:

Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia yang telah mendapatkan Bukti Pencatatan Nomor : 330/Disnaker/2019 tanggal 09 Januari 2019 dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, sebagaimana Hasil Musyawarah Pembentukan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia tanggal 27 Desember 2018 diamanahkan kepada Ketua Umum terpilih untuk membentuk Tingkatan dan Perangkat Organisasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDUA ..................

 

KEDUA

:

Tingkatan Organisasi terdiri dari Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia, sebagai berikut :

  1. Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia Tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Nasional yang disingkat DPN, saat ini berkedudukan di PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Jalan Demang Lebar Daun No.375 Palembang. Apabila mendapatkan fasilitas sekretariat di PT PLN (Persero) Kantor Pusat, maka dapat beralih ke Jakarta.
  2. Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia Tingkat Provinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah yang disingkat DPW, berkedudukan di suatu Provinsi di Indonesia, mengkoordinir Dewan Pimpinan Unit Induk dan Dewan Pimpinan Unit Pelayanan di Wilayah Provinsi nya.
  3. Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia Tingkat Unit Induk disebut Dewan Pimpinan Unit Induk yang disingkat DPUI, berkedudukan di suatu Unit Induk dimana terdapat unit PLN setingkat Divisi/Satuan Kantor Pusat, Wilayah, Distribusi, Pembangkitan, P3B, Proyek Induk, dan kantor Induk Unit Penunjang.
  4. Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia Tingkat Unit Pelayanan disebut Dewan Pimpinan Unit Pelayanan disingkat DPUP, berkedudukan di suatu Unit Pelayanan (gabungan dari PLN Unit Pelaksana dan PLN Unit Layanan).

 

Periode Kepengurusan setiap Dewan Pimpinan, berlangsung selama 4 (empat) Tahun.

 

 

 

 

 

KETIGA

:

Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia, saat dibentuk Dewan Pimpinan Nasional langsung ditetapkan menjadi pemimpin Perangkat Organisasi Dewan Pimpinan Nasional sampai periode kepengurusan berakhir.

 

Perangkat Organisasi di tingkat Dewan Pimpinan Nasional adalah Pembina; Ketua Umum; Wakil Ketua Umum; Sekretaris Jenderal; Wakil Sekretaris Jenderal 1; Wakil Sekretaris Jenderal 2; Bendahara Umum; Wakil Bendahara Umum 1; Wakil Bendahara Umum 2; Departemen Organisasi; Departemen Perencanaan Strategis; Departemen Pengembangan Kontruksi dan Operasi; Departemen Hukum; Departemen Humas dan Komunikasi; Departemen K4, LH dan CSR; serta Departemen Pendanaan dan Kesejahteraan.

 

 

 

 

 

KEEMPAT

:

Perangkat Organisasi dibawah Dewan Pimpinan Nasional, yaitu :

  1. Perangkat Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari : Ketua; Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil Bendahara; Biro-Biro dengan nama disesuaikan dengan Departemen ditingkat Dewan Pimpinan Nasional.
  2. Perangkat Organisasi Dewan Pimpinan Unit Induk terdiri dari : Ketua; Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil Bendahara; Bidang-Bidang dengan nama disesuaikan dengan Departemen ditingkat Dewan Pimpinan Nasional.
  3. Perangkat Organisasi Dewan Pimpinan Unit Induk terdiri dari : Ketua; Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil Bendahara; Bagian-Bagian dengan nama disesuaikan dengan Departemen ditingkat Dewan Pimpinan Nasional.

 

 

 

 

 

KELIMA

:

Persyaratan Pengurus Dewan Pimpinan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai Anggota Biasa Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.
  2. Memahami dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Ketentuan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.
  3. Mempunyai ……………..
  1. Mempunyai  kepribadian yang terpuji, jujur dan bertanggung jawab.
  2. Mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menjalankan tugas sebagai Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.
  3. Tidak sedang menjalani sanksi pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  4. Tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Partai Politik.

 

 

 

 

 

KEENAM

:

Hak Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia  adalah :

  1. Memberhentikan Anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota.
  2. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 jo 43 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Kewajiban Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia adalah :

  1. Menjalankan tugas sebagai Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Ketentuan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.
  2. Melaksanakan Program Kerja Organisasi.
  3. Memperjuangkan penegakan Hak dan Kesejahteraan Anggota.
  4. Menyampaikan aspirasi Anggota kepada Manajemen.
  5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai Pengurus.
  6. Mewakili Anggota atas nama Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia dalam kegiatan atau aktivitas baik di dalam atau di luar Organisasi.
  7. Mewakili Anggota dalam menyusun dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi atau Ketentuan Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia.
  8. Mewakili Anggota dalam perundingan penyusunan Perjanjian Kerja Bersama.

 

 

 

 

 

KETUJUH

:

  1. Pengurus Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia berhenti atau berhalangan tetap dari jabatannya karena :
  1. Meninggal Dunia.
  2. Mengundurkan diri secara tertulis.
  3. Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
  4. Mutasi keluar wilayah kerja kepengurusan yang bersangkutan.
  5. Diangkat pada jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
  6. Menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengurus untuk kepentingan pribadi.
  7. Menjalani hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

 

  1. Dalam hal Ketua Umum/Ketua DPW/Ketua DPUI/Ketua DPUP berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas-tugasnya sementara waktu dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum untuk tingkat DPN atau Wakil Ketua untuk tingkat DPW/DPUI/DPUP sampai terpilihnya Ketua Umum atau Ketua yang baru.

 

  1. Tugas-tugas Ketua Umum/Ketua DPW/Ketua DPUI/Ketua DPUP yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum untuk tingkat DPN atau Wakil Ketua untuk tingkat DPW/DPUI/DPUP sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas berakhir sampai dengan diselenggarakannya Musyawarah Luar Biasa.

 

 

 

 

 

KEDELAPAN

:

Musyawarah yang dilaksanakan oleh Serikat Pekerja untuk memilih Ketua sebagai formatur tunggal menetapkan personalia pengurus diatur sebagai berikut :

  1. Pengesahan terbentuknya DPW/DPUI/DPUP yang baru akan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional.

 

  1. Pengesahan ………………
  1. Pengesahan kepengurusan DPW/DPUI/DPUP akan dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional.
  2. Pengukuhan / Pelantikan Dewan Pimpinan dilakukan oleh Organisasi satu tingkat diatasnya.

 

 

 

 

 

KESEMBILAN

:

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

 

 

 

 

 

KESEPULUH

:

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia;

 

 

 

 

 

KESEBELAS

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di

:   P a l e m b a n g

 

 

Pada tanggal

:   22 Februari 2019

 

 

 

 

 

KETUA UMUM

 

 

 

 

EKO SUMANTRI